Konflik Suku di Sulsel: Antara “Mitos” Dan Ambisi Politik di Pilkada

29 Agustus 2017 6:40
Ilustrasi perang.(Foto: IST)

INIKATA.com– Isu kesukuan bukanlah hal yang terjaga dari mulut sebagian masyarakat saat menjelang momen pemilihan kepala daerah (Pilkada), di media sosial terutama berseliweran isu perang komunal dan dendam suku di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada masa lalu.

Sejarah konflik Menjelang momentum Pilkada malah lebih sering terulang, seperti sebuah kaset yang disimpan dan akan diputar ketika menemukan momen yang tepat. Apalagi, sentimen konflik sosial-komunal masih sangat rawan dalam potret hidup keseharian masyarakat Sulsel.

Tahun 2011 lalu misalnya, yang berdekatan dengan momen Pilgub Sulsel 2012 kala itu, dua suku besar di masa lalu terlibat konflik berkepanjangan. Mendekati momen Pilkada 2018, seorang warga Kabupaten Takalar dibekuk aparat Kepolisian awal tahun ini lantaran mulai memprovokasi konflik Sara di media sosial (Medsos).

Hal itu tidak dibantah oleh Sejarawan Universitas Negeri Makassar (UNM) Taufik Ahmad, dia mengaku momentum pilkada kadang kala dikaitkan dengan sejarah. Tujuannya, tak lain sebagai instrumen politik (elit tertentu).

Menghadirkan masa lalu di hari ini kata Ahmad, dengan menggiring wacana publik bisa memunculkan reproduksi makna sejarah yang dengan mudahnya dijadikan agenda politik kelompok tertentu.

“Sejarah kemudian menjadi bagian yang ditafsirkan ulang untuk kepentingan itu (Pilkada). Reproduksi makna Perang Makassar yang diartikulasikan dalam berbagai level diera pilkada ini disadari atau tidak, adalah praktik dari upaya menyandingkan masa lalu (ingatan) dengan kekuasaan,” kata Ahmad, Senin, (28/8/2017).

• “MITOS” Perang Suku

Sebetulnya, lanjut Ahmad, Perang yang terjadi bukanlah perang dua kerajaan antara Bone dan Gowa, bukan pula perang Bugis dan Makassar. Sebab faktanya, kerajaan Wajo (Kerajaan daerah Bugis) pada saat itu berada pada pihak Gowa.

Dan Jeneponto (kerajaan daerah Makassar) malah berbalik mendukung Arung Palakka, perang yang terjadi sifatnya lintas suku, dan tidak terpaku pada satu suku saja, perang suku hanyalah sebuah “mitos” yang tidak terjadi.

Munculnya Dikotomi perang Bugis-Makassar, Bone-Gowa, Luwu-Bone adalah sebuah konstruksi, yang oleh Sejarawan Kawakan Almarhum Edward l Poelinggomang menyebutnya sebagai konstruksi colonial Belanda.

“Perang ini juga ini terkait dengan kepentingan politik ekonomi dan pandangan yang berbeda antara Arung Palakka dan Hasanuddin dalam penataan regional. Kita kemudian tidak bisa menilai subjektif keduanya, kedua tokoh ini berdiri atas perinsipnya masing-masing,” bebernya.

Ahmad yang juga merupakan staff peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar ini menambahkan, tatanan sejarah dan budaya jika disandingkan dengan politik kekuasaan akan mengukuhkan dan memperkokoh otoritas politik.

• Menuntut Kesadaran

Reproduksi makna sejarah yang diartikulasikan untuk kepentingan politik dan ekonomi akan mengembalikan kita kemasa lalu. Dalam Pilkada, misalnya, perang makassar yang dimaknai sebagai konflik yang berlatar belakang politik regional dalam konteks kerajaan yang kemudian diterjemahkan ulang untuk kepentingan politik.

“Mengapa ini menjadi ramai, karena terjadi persilangan kepentingan di dalamnya sehingga identitas Bone-Gowa, Bugis-Makassar terartikulasi dalam berbagai level. JIka kemudian, pilkada ini dikaitkan dengan konflik di masa lalu, sebetulnya itu merupakan upaya menafsirakan masa lalu untuk kepentingan tertentu. Ini juga salah satu upaya untuk mengendalikan masa lalu untuk agenda politik pilkada,” tukasnya

Kejadian seperti ini harus mendapat solusi dan kesadaran dari para oknum pelakon politik praktis agar tidak merusak tatanan sosial-budaya masyarakat Sulsel dengan isu sektarian yang memecah belah struktur masyarakat.(**)